Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuasaan, jadi demokrasi berarti kekuasaan ditangan rakyat.
Para ulama memiliki pendapat berbeda tentang demokrasi. Diantaranya adalah sebagai berikut.
1. Yang mengharamkan antara lain :
a. Dr. Fathi Ad Darini,
Pendapatnya dalam kitabnya Khasha`ish At Tasyri’ Al Islami fi As Siyasah wa Al Hukm halaman 370 ”Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi Barat, dalam substansinya hanyalah merupakan ungkapan dari politik tersebut (sekularisme—penerj.) dan sudah diketahui bahwa demokrasi –pada asalnya— bersifat individualistis dan etnosentris”
b. Muhammad Yusuf Musa,
Pendapatnya dalam kitabnya Nizham Al Hukm fi Al Islam halaman 245 “Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen.”
2. Yang menghalalkan antara lain :
a. Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya adalah bahwa demokrasi sejalan dengan islam, dalam memilih pemimpin, demokrasi mempersilahkan rakyat untuk memilih pemimpin yang disukai, begitu juga dengan shalat, islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
3. Yang membolehkan dengan catatan antara lain :
a. Ali Al-Bahsanawi, Menurut beliau islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada ditangan rakyat. Sementara dalam sistem syura (islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi, wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai as-syar’i (legislator) sementara mannusia berposisi sebagai Faqih (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar